BAGAIMANAKAH PENDAPAT MASYARAKAT INDONESIA TENTANG BERITA TERHANGAT INI....!!! Asosiasi DPRD Minta Gaji dan Tunjangan Dinaikkan Agar Tidak Korupsi, Guru Honorer 300 Ribu Tolong Di Perhatikan,, SILAHKAN BANTU SEBARKAN AGAR PEMERINTAH MELIHATNYA

Assalamualaikum wr wb dan salam sejahtera untuk kita semuanya, mendengar berita mengenai DPRD yang pingin menaikan upah serta tunjangan benar-benar sangat miris di dengar
karena seperti yang kita kenali pasti profesi guru seperti honorer yang masihlah memperoleh bayaran yg tidak layak serta sesuai dengan keringat yang mereka mengeluarkan, mulai sejak lulus dari bangku kuliah serta mengapdi untuk bangsa indonesia.

serta sekian kali sudah minta di sejahtraakn namum belum dapat juga tanggapan dari pemerintah, guru honorer juga manusia yang butuh kasih sayang dari pemerintah.
Ketua Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Semua Indonesia (Adkasi) Lukman Said mengungkapkan alasan memohon kenaikan upah serta tunjangan pada Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, kesejahteraan beberapa anggota DPRD begitu utama supaya menghindari praktik korupsi.
 " Bagaimana kami tidak terpuruk, tidak korupsi, tak bikin terpuruk lembaga yang kami cintai ini, " kata Lukman waktu buka Rapat Koordinasi Nasional Adkasi di Jakarta, Selasa (30/8/2016) kemarin.

Acara itu di hadiri oleh Jokowi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, serta Menteri Koordinator bagian Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.
Selanjutnya, Lukman menerangkan kalau upah beserta tunjangan beberapa anggota DPRD tak pernah alami kenaikan selama hampir 13 th..

Ketentuan Pemerintah No 24 Th. 2004 yang mengatur mengenai kedudukan protokoler serta keuangan pimpinan serta anggota DPRD diteken pada akhir masa pemerintahan Presiden ke lima Megawati Soekarnoputri.

Selama 10 tahun masa Presiden ke enam Susilo Bambang Yudhoyono, PP itu tidak pernah direvisi.
 " Bapak Presiden, kami menderita 13 th., Bapak dan Mendagri tahu. Namun, saya meyakini Presiden bakal menyayangi serta mengasihani lantaran kita yaitu bangsa, " kata Ketua DPRD Mamuju Utara ini.

Tanggapan Jokowi Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengakui telah menyepakati rancangan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur tentang kenaikan tunjangan anggota DPRD.
PP itu antara lain mengatur tunjangan komunikasi intensif, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan kesehatan, dana operasional, berbelanja sekretariat fraksi, serta berbelanja rumah tangga pimpinan DPRD.

 " Ini 100 % telah setuju, " kata Jokowi yang segera disambut sorakan serta tepuk tangan girang dari beberapa ratus anggota DPRD yang ada.

Tetapi, Jokowi melanjutkan, PP itu tak dapat diberlakukan saat ini.
Sebab, pemerintah tengah lakukan penghematan anggaran. Jokowi memohon beberapa anggota DPRD maklum dan bersabar.

 " Pemerintah tengah mengencangkan ikat pinggang. Saya minta kita semuanya gunakan perasaan, " ucap Jokowi.
Beberapa anggota DPRD yang mula-mula semangat juga mendadak kembali lesu.
Jokowi mengerti, PP ini telah 13 th. diperjuangkan oleh Adkasi. Ia sempat juga menjanjikan PP ini selekasnya terbit.

Jokowi juga akhirnya menjanjikan kalau PP itu selambat-lambatnya bakal terbit pada akhir th. ini.
 " Namun yang pasti akan tidak mencapai th. depan. Saya tahu ini telah 13 th., saya ketahui sekali, " kata Jokowi yang pada akhirnya kembali disambut tepuk tangan beberapa anggota DPRD.

Sekian info yang kami sampaikan seperti yang kami lansir dari kompas. Silakan BAGIKAN serta tetaplah kunjungi website kami di www. PUSATKABARONLINE.BLOGSPOT. com. Kami selalu memberi berita terbaru, terhangat, terpopuler, dan teraktual yang ditulis dari beragam sumber. Terima Kasih atas kunjungan anda Semoga info yang kami berikan ini berguna serta terima kasih

sumber: http://www.liputan6.com/