Menyamar Jadi Wali Murid Miskin, Wali Kota Risma Dicibir Dan Membuat Malu Pihak Sekolah

Menyamar Jadi Wali Murid Miskin, Wali Kota Risma Dicibir Serta Bikin Malu Pihak Sekolah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memberi kesaksian atas tuntutan yang dilayangkan warga Surabaya berkaitan pengelolaan SMA/SMK oleh pemerintah provinsi Jawa Timur. Kesaksian itu disampaikan Risma di Mahkamah Konstitusi, Rabu (8/6/2016).

Dihadapan Ketua Majelis Hakim, Arief Hidayat, Risma mengungkap pada 2008, waktu dianya menjabat sebagai Kepala Tubuh Perencaan Kota Pemerintah Surabaya, ada seseorang ayah menuliskan surat pada dianya. Dalam surat itu, ayah itu bercerita masalah yang dihadapinya, yaitu tiga anaknya tak diijinkan turut ujian karena masihlah menunggak pembayaran cost ujian serta rekreasi yang diadakan pihak sekolah
“Saya datang ke sekolah, menyamar waktu itu, ” papar Risma. Risma meneruskan, di sekolah itu dianya segera dipertemukan dengan seseorang guru. Di sekolah itu, Risma medapat penjelasan masalah cost ujian serta rekreasi yang jumlahnya sebesar Rp 900. 000 untuk tiap-tiap anak.

Pembagiannya yaitu Rp 450 ribu untuk kursus, sesaat bekasnya sebesar Rp 450 ribu untuk rekreasi. Pihak sekolah pernah berkilah ada penarikan iuran itu serta menyebutkan sudah menggratiskan semua cost. Risma lalu mempertanyakan kembali masalah cost pelatihan itu.
Tetapi, seseorang guru jadi balik bertanya, “oke bu, ibu siapanya? ”

“Saya wali murid, ” kata Risma.
Tak berhenti hingga di situ, Risma kembali bertanya pada guru itu.

“Bu disini banyak siswa yang tidak dapat bayar?

Totalnya berapakah? Bila tak, totalnya nyaris Rp 5 juta dengan anak-anak yang lain. Kelak anak-anak yang lain bakal saya bayar, ” kata Risma.
Tetapi, saat cost itu bakal dibayarkan, guru itu jadi mencibir kemauan Risma itu. “Bisa bayar duit Rp 450. 000 serta dapat bayar anak yang lain sekitaran nyaris Rp 5 juta, namun untuk bayar duit rekreasi saja Rp 450. 000 tak dapat bayar? ” kata Risma menirukan ucapan guru itu.

Terasa disepelekan, Risma mengakui pernah jengkel. Pasalnya, dia waktu itu cuma menginginkan memperjuangkan nasib anak-anak di sekolah itu. “Saya digitukan. Di situ saya geram, walau sebenarnya saya terangkan keadaan anak ini, saya buka (ngaku) bila saya Kepala Rencana Pembangunan, di situ saya menilainya ini tak adil untuk anak miskin, ” kata Risma. Warga Surabaya memakai jalur judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk menuntut Undang-Undang Nomer 23 Th. 2014 mengenai Pengalihan Wewenang Penyelenggaraan Pendidikan pada Pemerintah Propinsi.

Mereka memohon supaya MK kembalikan kewenangan penyelenggaraan pendidikan pada pemerintah kota/kabupaten. Terkecuali permasalahan biaya, sarana yang lebih terbatas dari pemerintah propinsi jadi argumennya.

Sidang kesempatan ini adalah sidang ke enam. Terkait masalah ini, Risma juga mengirim surat pada Kemenkumham soal materi UU 23 Th. 2014 yang dinilai bertentangan dengan UU Sistem Pendidikan Nasional.


http :// www. cerminan. com/