MENGEJUTKAN........!!! "bikin haru" CERITA RISMA YANG DIHINA GURU WAKTU MENYAMAR JADI WALI MURID, BACA SELENGKAPNYA....!

Cerita Risma yang Dihina Guru waktu Menyamar jadi Wali Murid
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini waktu bersaksi di Mahkamah Konstitusi. Photo : Pada/Muhammad Adimaja
Metrotvnews. com, Jakarta : Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bersaksi pada sidang perkara tuntutan warga Surabaya, Jawa Timur, pada Undang Undang Nomor 23 Th. 2014 mengenai Pemerintahan Daerah yang salah satu berisi mengatur wewenang penyelenggaraan pendidikan‎‎.

Dengan cara undang-undang, pengelolaan SMA/SMK jadi kewenangan Pemprov Jawa Timur. Tetapi, sebenarnya, selama ini Pemerintah Kota Surabaya yang mengelola SMA/SMK.

Risma memohon Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat yang memimpin sidang untuk diberi peluang membacakan pandangannya pada keadaan pendidikan di Surabaya.

Risma katakan, keadaan pendidikan di Surabaya jadi pertimbangan paling utama dirinya menampik SMA/SMK dikelola Pemprov Jawa Timur. Hakim Arief mengabulkan keinginan Risma.

 " Pandangan yang telah tertulis dikira telah dibaca. Silakan bu Risma berikan pandangan menambahkan yg tidak terlulis, " kata Arif saat mengawali persidangan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (8/6/2016).

Risma terlihat menghela nafas terlebih dulu berikan pandangannya. Dia bercerita, pada 2008 saat menjabat sebagai Kepala Badan Gagasan Pembangunan Daerah di Surabaya, dia banyak terima surat keluhan dari beberapa orang. Ketika itu, kata Risma, ada seseorang bapak yang bangkrut dan ketiga anaknya terancam tidak bisa ikuti ujian sekolah.

 " Bagaimana dapat? Kok tiga-tiganya tak bisa ujian walau sebenarnya sekolah sudah gratis. Maka dari itu saya menyamar untuk bersua dengan gurunya, " cerita Risma.

Risma mengambil keputusan mendatangi guru siswa dengan menyamar sebagai wali siswa. Waktu berjumpa dengan guru siswa, Risma inginkan membayar tagihan siswa yang terancam tidak bisa ikuti ujian ulangan. Risma juga menginginkan membayar tagihan semua siswa yang tidak dapat ikut ujian.

 " Saya diberikan catatan oleh sekolah kalau tagihan sekolah anaknya Rp900 ribu, Rp450 ribu untuk rekreasi. Sekian saya menginginkan bayar, ibu guru katakan, `bisa bayar duit Rp450 ribu serta dapat bayar anak yang lain sekitaran hampir Rp5 juta? Untuk bayar uang rekreasi saja Rp450 ribu tak bisa bayar`. Saya digitukan. Di situ saya berang, " narasi Risma dengan wajah memerah.

Sambil menahan emosi, Risma memberikan keyakinan pada Hakim Arif, kalau system pendidikan di Surabaya tak sepenuhnya gratis. Beberapa sekolah masih tetap memungut iuran pada siswa diluar aktivitas sekolah. Risma menyampaikan, banyak anak-anak miskin putus juga lantaran tak bisa menebus pengambilan ijazah.

 " Yang Mulia, ini tidak adil untuk orang miskin, " ungkap Risma dengan suara sumbang.

Bibir Risma terlihat bergetar, suaranya makin mengecil. Risma tetaplah berusaha meneruskan pandangannya masalah system pendidikan di Surabaya. Dia memberikan, tidak hanya peserta didik, tenaga pengajar juga belum memperoleh kehidupan yang layak.

Saat jadi Wali Kota Surabaya, Risma berjanji bakal tingkatkan cost pendidikan di Surabaya. Saat ini, Risma mengemukakan, biaya pendidikan di Surabaya lebih tinggi dari biaya nasional sebesar 20 persen. Biaya pendidikan di Surabaya senantiasa diatas 30 persen dari APBD mulai sejak 2011. Risma tidak mau ada anak-anak putus sekolah lantaran tidak bisa membayar uang sekolah.

 " Lantaran saya menginginkan berikanlah tahu pada orang-orang, pendidikan itu hak kebanyakan orang. Siapapun dia, meskipun mereka miskin, " tegasnya.

Sidang perkara tuntutan pada Undang Undang Nomor 23 Th. 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang di isi pengalihan wewenang penyelenggaraan pendidikan pada pemerintah provinsi‎‎ dengan agenda dengarkan info saksi selesai jam 13 : 25 WIB. Hakim Arief mengambil keputusan bakal meneruskan sidang pada Rabu 16 Juni dengan agenda pembacaan ikhtisar.

Selesai sidang, Risma mengharapkan hakim mengabulkan tuntutan warga Surabaya. Menurut Risma, peserta didik telah kehilangan rasa hormat pada orangtua. Apabila Pemkot tak memiliki kewenangan mengatur pendidikan SMA/SMK, jadi dianya tak dapat mempertemukan siswa, orangtua serta guru.

 " Saat ini anak-anak takutnya sama guru serta Satpol PP. Saya menginginkan siswa yang berbuat salah mohon maaf pada orangtua dihadapan guru. Bagaimana mungkin saja kita dapat memanggil guru bila kita tak punyai wewenanag. Ini supaya kita dapat menangani anak-anak secara komprehensif, " harapnya.

sumber: http://www.pusatmediaviral.com/2016/06/mengejutkan-cerita-risma-yang-dihina.html